Dalam materi PPKn SMA ada soal tentang bukti besarnya kekuasaan presiden pada masa demokrasi terpimpin adalah? Untuk mendalami materi ini dengan baik, maka tidak ada salahnya belajar dari contoh soal yang ada. Berikut salah satu contoh soal yang bisa dijadikan bahan pelajaran:
Soal
Untuk penjabaran pertama akan dipaparkan contoh soal dengan bentuk pilihan ganda. Karena bentuknya pilihan ganda, maka pada susunannya akan ada lima opsi jawaban yang bisa dipilih. Inilah susunan soal dan pilihan jawabannya:
Bukti besarnya kekuasaan presiden pada masa demokrasi terpimpin adalah…
a. Presiden mengangkat anggota MPRS.
b. Presiden membentuk Zaken Kabinet.
c. Presiden menyatakan berlakunya UUD 1945.
d. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu.
e. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi statisme.
Jawaban
Soal tersebut terdiri dari lima opsi jawaban. Namun jika semua opsi dibandingkan, maka jawaban yang paling tepat ada di opsi E (Presiden membubarkan DPR hasil pemilu). Jawaban ini yang paling tepat sesuai sejarah yang ada.
Materi tentang kekuasaan presiden di masa ini sudah ada dalam buku ajar. Jadi jawaban yang diberikan tidak asal-asalan dan sudah mengacu pada bagian yang paling tepat. Selain jawaban E maka sudah jelas salah.
Penjelasan
Saat Ir. Soekarno menjabat sebagai presiden, ada beberapa sistem pemerintahan yang ia jalankan. Salah satu yang bersejarah adalah masa sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Masa ini diawali saat Dekrit Presiden diluncurkan tahun 1959.
Sejak dekrit tersebut dikeluarkan, maka semua susunan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Pada masa ini, juga hadir Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bentuk partai politik dengan TNI AD sebagai kekuatannya.
Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya, demokrasi terpimpin memiliki cirinya tersendiri. Ada delapan ciri utama yang membuat sistem ini berbeda dari yang lainnya. Simak daftar berikut untuk mengetahuinya:
- Presiden berlaku sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang sah.
- Ada lembaga perwakilan rakyat seperti DPRS, MPRS, dan DPAS.
- Dibentuk lembaga Poros Komunis sebagai wadah untuk menyatukan kaum komunis dan nasionalis. Padahal, kaum komunis tidak percaya akan Tuhan sehingga berlawanan dengan Pancasila pertama.
- Kekuasaan presiden tidak terbatas. Hal ini juga menjadi dasar kenapa presiden bisa membubarkan DPR yang bahkan dihasilkan dari pemilu.
- ABRI memiliki peran besar dalam politik, sehingga peran ABRI yang sesungguhnya malah dilalaikan.
- Adanya penyederhanaan partai. Hal ini membuat pemerintah bisa leluasa membubarkan partai yang berjalan berlawanan dengan pemerintah.
- Diberlakukannya politik mercusuar, yang mana menggunakan Cina sebagai kiblatnya dan melarang kelompok dengan corak Barat serta Amerika.
- Kebebasan pers dilarang dan dibatasi ruang geraknya. Alhasil, wartawan yang mengkritik pemerintah juga akan ditangkap.
Semua penjelasan yang dipaparkan tersebut harus dipahami dengan baik. Jika jawaban diketahui tanpa memahami penjelasannya, maka wawasan dari materi ini masih kurang dan harus diperhatikan dengan lebih baik lagi.
